Joko Widodo atau
Jokowi (lahir di
Surakarta,
Jawa Tengah,
21 Juni 1961; umur 53 tahun) adalah seorang politikus
Indonesia yang saat ini merupakan presiden terpilih Indonesia tahun 2014. Jabatan sebelumnya adalah mantan
Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota
Surakarta (
Solo) dari tahun 2005 sampai 2012 didampingi
F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota.
[4] Dua tahun sementara menjalani periode keduanya di Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya,
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memasuki pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
[5]
Walaupun pada masa kecilnya pernah tergusur sebanyak tiga kali,
[6] ia mampu diterima di Fakultas Kehutanan
Universitas Gajah Mada dan setelah lulus berhasil menjadi pengusaha
furnitur.
[6] Setelah itu, karier politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005.
[7] Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik.
[8] Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangkan
Pilkada Jakarta 2012,
dan kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang
pemimpin yang "baru" dan "bersih", meskipun umurnya sudah lebih dari
lima puluh tahun.
[9]
Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya melambung tinggi dan ia terus menjadi sorotan media.
[10][11] Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk
pemilihan umum presiden Indonesia 2014.
[12] Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan bahwa nama Jokowi terus diunggulkan.
[13] Pada awalnya, Ketua Umum
PDI-P,
Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan Calon Presiden PDI-P sampai setelah
pemilihan umum legislatif 9 April 2014.
[14]
Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi telah menerima mandat dari
Megawati untuk maju sebagai calon presiden dari PDI-P, tiga minggu
sebelum pemilihan umum legislatif dan dua hari sebelum kampanye.
[15]
Masa kecil dan keluarga
Joko Widodo bersama ibunya, Sudjiatmi Notomihardjo (kanan), dan
adik-adiknya di 'Rumah Saya', Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis, 20
September 2012 pada saat pencalonan gubernur DKI Jakarta.
Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi
Notomiharjo dan merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari empat
bersaudara. Ia memiliki tiga orang adik perempuan bernama Iit
Sriyantini, Ida Yati dan Titik Relawati
[16] Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono.
[17] Ayahnya berasal dari
Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuh desa di
Boyolali.
[18] Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 111 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah.
[19]
Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek
payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah
dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih
untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari
ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun.
[6][20]
Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil
memengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi
Wali Kota
Surakarta saat harus menertibkan permukiman warga.
[21]
Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di
SMP Negeri 1 Surakarta.
[22] Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke
SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke
SMA Negeri 6 Surakarta.
[23]
Jokowi menikah dengan
Iriana
di Solo, tanggal 24 Desember 1986, dan memiliki 3 orang anak, yaitu
Gibran Rakabuming (1988), Kahiyang Ayu (1991), dan Kaesang Pangarep
(1995).
Masa kuliah dan berwirausaha
Dengan performa akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan
Universitas Gajah Mada.
Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu,
pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya
dengan judul skripsi "Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada
Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta".
Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di
BUMN PT
Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area
Hutan Pinus Merkusii di
Dataran Tinggi Gayo,
Aceh Tengah.
Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang
hamil tujuh bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di
usaha milik Pakdenya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun
1988, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu,
yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga
naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun
pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan pinjaman modal Rp 30 juta dari
Ibunya.
[24]
Usaha ini membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya memberinya
panggilan yang populer hingga kini, "Jokowi". Dengan kejujuran dan kerja
kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang
membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya
untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia
politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota
yang bersahabat untuk penghuninya.
[20]
Wali Kota Surakarta
Selebaran kampanye Jokowi untuk menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005.
Jokowi dan wakilnya F.X. Hadi Rudyatmo.
Pada pilkada kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan
Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil
memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.
[7]
Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia
mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi
berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah
kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di
universitas luar negeri.
[8]
Berkat pencapaiannya ini Jokowi terpilih kembali sebagai Wali Kota
Surakarta pada tahun 2010 dengan persentase suara sebesar 90,09%.
[25]
Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan,
[26] berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan,
[27] dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional.
[27] Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang "memanusiakan manusia".
[28] Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia terpilih lagi dengan suara melebihi 90%.
[25] Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.
[5]
Rebranding Solo
Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui
slogan Kota Solo yaitu "
Solo: The Spirit of Java".
Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di
Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari
hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka,
memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik,
melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi
lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak
ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman.
[27] Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.
[29]
Rebranding ini turut didukung dengan pengembangan citra kota
Solo sebagai "kota budaya" dan "kota batik". Pada tahun 2011, misalnya,
Solo menjadi ibukota batik Indonesia.
[30] Selain itu, sejak tahun 2008, kota Solo setiap tahunnya selalu mengadakan
Solo Batik Carnival.
[31] Di bawah kepemimpinan Jokowi pula kota Solo dikembangkan sebagai kota
MICE, yang merupakan singkatan dari
meetings (pertemuan),
incentives (insentif),
conferencing (konferensi), dan
exhibitions (pameran).
[27] Sebagai tindak lanjut
branding,
Jokowi aktif melakukan pendekatan kepada para penanam modal, terutama
pengembang properti untuk menyediakan fasilitas konvensi dan hotel.
[27]
Ia juga mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota
Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan
keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi
tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007, Surakarta juga
telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di
kompleks
Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana
Mangkunegaran. Selain itu, Solo menjadi tuan rumah
Euro-Asia World Heritage Cities Conference and Exhibition pada tahun 2008,
Solo International Ethnic Music Festival (SIEM) pada tahun 2007 dan 2008 dan
International Performing Arts Festival pada tahun 2009.
[27]
Mendamaikan Keraton Surakarta
Pada tanggal 11 Juni 2004,
Paku Buwono XII
wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota, sehingga
terjadi pertentangan antara kedua putranya, Sampeyan Dalem Ingkang
Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti
Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan. Selama tujuh tahun
ada dua raja yang ditunjuk oleh kedua pihak di dalam satu Keraton.
[32]
Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik
Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono
XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil
atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat
perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton
masih menolak penyatuan ini.
[33]
Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki
Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama
Keraton di Korikamandoengan.
[34]
Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah
delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam
pertentangan.
[35]
Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan
berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan
kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan
kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.
[33]
Pembenahan pedagang kaki lima
Program yang mencuatkan namanya selama menjadi Wali Kota Solo adalah
pembenahan pasar dan pedagang kaki lima. Salah satu contohnya adalah
pedagang kaki lima di Monumen 45 Banjarsari. Jokowi menggunakan
pendengkatan
nguwonke wong atau memanusiakan manusia sehingga
tidak memaksa atau pun menggusur pedagang, sebaliknya mengedepankan
dialog dan makan siang bersama agar pedagang mulai berani menumpahkan
keluhannya langsung. Selain itu, dibuka pula jalur diskusi di mana saja,
seperti di Balai Kota, warung, wedangan, pinggir jalan, hingga di
Loji Gandrung.
[28]
Setelah 54 kali sesi makan siang bersama selama 7 bulan, pedagang
mulai luluh dan Pemerintah Kota Solo mengistimewakan para pedagang yang
bersedia pindah dengan membuatkan arak-arakan hingga ke tempat baru.
[28]
Konflik dengan Bibit Waluyo
Pada Juni 2011, Joko Widodo menolak pendirian
mal di lokasi bekas pabrik es Saripetojo untuk membatasi maraknya pasar modern dan melindungi pasar tradisional.
[36] Kebijakan pendirian mal ini merupakan kebijakan dari
Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo,
[36] sehingga Bibit mengatakan Jokowi "bodoh" karena menentang kebijakan gubernur.
[36] Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari warga Solo, yang bahkan menolak kehadirannya di kota Surakarta.
[37]
Jokowi sendiri menanggapi dengan santai, dan menyatakan bahwa "saya itu
memang masih bodoh. Masih harus banyak belajar ke banyak orang".
[36]
Pembenahan transportasi umum
Pada masa kepemimpinan Jokowi, Batik Solo Trans (atas) dan Sepur Kluthuk Jaladara (bawah) diperkenalkan
Untuk urusan transportasi umum, berbagai jenis angkutan telah direalisasikan, seperti
Batik Solo Trans yang merupakan bus yang beroperasi di dalam kota dan menghubungkan kota Solo dengan
Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo.
[26] Untuk mengintegrasi sistem transportasi, pemerintah Solo dan
Yogyakarta menandatangani
Nota kesepahaman terkait penggunaan kartu pintar pada
Kereta api Prambanan Ekspres yang menghubungkan kedua kota tersebut yang dapat digunakan pula pada Batik Solo Trans dan
Trans Jogja.
[26]
Jokowi pada tahun 2009 juga meluncurkan kereta wisata peninggalan Belanda yang disebut
Sepur Kluthuk Jaladara. Kereta yang dibuat pada tahun 1896 dan menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar ini melintasi Kantor Wali Kota Surakarta,
Loji Gandrung,
Museum Radi Pustaka,
Museum Batik Danar Hadi, dan
Stasiun Sanggrah, sebelum akhirnya kembali ke
Stasiun Purwosari.
[38] Selain itu, pada 20 Februari 2011, bus tingkat Werkudara juga dioperasikan dan segera menjadi salah satu ikon kota Solo.
[39]
Pada Juli 2011, Jokowi meluncurkan
Railbus Batara Kresna yang melayani rute
Sukoharjo-
Surakarta.
Railbus yang mulai dioperasikan pada Agustus 2012 ini dibuat oleh
PT INKA. Namun, pada November 2012,
railbus
ini tidak berjalan lagi karena mengalami kerugian, dan permintaan
subsidi oleh Wali Kota Solo saat itu F.X. Hadi Rudyatmo ditolak oleh
DPRD Surakarta.
[40]
Hari bebas kendaraan bermotor
Pada tahun 2010, Jokowi menggagas hari bebas kendaraan bermotor di sepanjang
Jalan Slamet Riyadi setiap hari Minggu dari pukul 6 hingga 9 pagi, walaupun jalanan sudah didatangi pejalan kaki dari pukul 5 pagi.
[41]
Selain itu, pada hari Sabtu 31 Desember 2011 dan Minggu 1 Januari 2012,
kota Surakarta berhasil mengadakan malam bebas kendaraan bermotor
pertama di Indonesia.
[42]
Pembenahan pendidikan dan kesehatan
Di Solo, Jokowi menetapkan program
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dan
Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS).
[43] Program PKMS menyediakan layanan kesehatan gratis untuk rakyat miskin di Solo.
[44] Pemegang kartu PKMS terdiri dari dua kelas, yaitu "Gold" dan "Silver".
[44]
Kelas "Gold" diberikan untuk warga yang benar-benar miskin (sehingga
semua biaya kesehatannya ditanggung pemerintah), sementara warga kota
yang belum mempunyai jaminan kesehatan mendapatkan kelas "Silver".
[44]
Sementara itu, kartu BPMKS diberikan kepada siswa SD dan SMP di Solo
yang miskin agar dapat mengenyam pendidikan tanpa dipungut biaya (baik
iuran bulanan maupun biaya operasional) di sekolah negeri atau swasta.
[45] Terdapat tiga jenis kartu, yaitu "Platinum", "Gold", dan "Silver".
[45]
Kartu Platinum diberikan untuk siswa yang bersekolah di sekolah plus
(sekolah gratis dari program pendidikan di Solo), sementara kartu Gold
diberikan kepada warga miskin dan kartu Silver untuk warga mampu.
[45]
Pemegang kartu Platinum dibebaskan dari iuran bulanan, uang gedung, dan
biaya pribadi seperti tas, sepatu, buku, sementara pemegang kartu Gold
dibebaskan dari biaya operasional dan pemegang kartu Silver diperlakukan
seperti pemegang kartu Gold.
[45] Namun, pembebasan biaya tidak berlaku untuk siswa SMA dan SMK, walaupun mereka akan disubsidi sebesar 50%.
[45]
Beberapa peninggalan Jokowi di Solo. Dari kiri atas searah jarum jam:
Pasar Windujenar, Omah Sinten di kawasan Ngarsopuro yang telah
diperbaharui, Halte Bus Batik Trans Solo di Jalan Slamet Riyadi, dan
pintu masuk ke Taman Sriwedari yang telah diremajakan.
Selama enam bulan pertama tahun 2012, 15.235 kartu PKMS Silver dan
47.940 kartu PKMS Gold dibagikan kepada rakyat Solo dengan biaya Rp 10,9
miliar, sehingga pada saat itu terdapat 221.722 kartu PKMS Silver dan
14.181 kartu PKMS Gold yang telah didistribusikan.
[43]
Solo Techno Park dan Esemka
Pada masa kepemimpinan Jokowi, pembangunan Solo Techno Park
diselesaikan. Kompleks yang dibangun di wilayah seluas 7,1 hektare di
Jebres ini dimaksudkan sebagai tempat produksi dan pelatihan teknik.
[46] Pada tahun 2012, Jokowi menjadikan
Esemka (yang merupakan mobil rakitan siswa-siswa
Sekolah Menengah Kejuruan) sebagai mobil dinas resmi Jokowi.
[47] Inisiatif Jokowi membuat Esemka mendapat perhatian media nasional.
[47] Solo Techno Park sendiri akan dijadikan sebagai pusat produksi massal mobil Esemka.
[46] Namun, mobil ini tidak lolos uji kelayakan nasional,
[46] sehingga proyek tersebut mangkrak dan lembaga Solo Techno Park pada tahun 2014 memproduksi mesin cetak digital.
[48]
Pada tahun 2011, Jokowi juga menandatangani
memorandum of understanding
(MoU) dengan Direktur Utama PT GMF AeroAsia Richard Budihadianto
mengenai pengembangan kemampuan penyediaan sumber daya manusia dalam
bidang perawatan pesawat terbang, sehingga Solo Techno Park menjadi
tempat pelatihan teknisi pesawat terbang.
[49]
Peninggalan lain
Pada 13 April 2008, Jokowi mendirikan tempat wisata kuliner malam di Solo yang disebut
Galabo (Gladag Langen Bogan).
[27] Taman Balekambang yang sebelumnya terbengkalai juga diubah menjadi taman botani kecil yang dilengkapi dengan fasilitas
Wi-Fi. Ditambah lagi,
Terminal Bus Tirtonadi diremajakan, sementara Taman Tirtonadi di dekatnya dijadikan ruang terbuka.
[27]
Jokowi juga membangun dan meremajakan beberapa pasar, seperti
Pasar Windujenar pada tahun 2010
[50] dan Pasar Burung Depok.
[51]
Pasar Windujenar terletak tepat di kawasan Ngarsopuro yang turut
disulap menjadi artistik dan dilengkapi dengan ruang terbuka untuk
masyarakat.
[52]
Kawasan ini kemudian terhubung dengan Jalan Slamet Riyadi yang
dipercantik dengan keberadaan taman dan fasilitas internet gratis.
[27] Jokowi juga melancarkan penataan koridor
city walk di kawasan Kapten Mulyadi dan Mayor Kusmanto yang turut dilengkapi dengan fasilitas untuk pejalan kaki dan taman kota.
[51]
Di bawah kepemimpinan Jokowi, pemkot Surakarta mendukung pengadaan
toilet umum, hingga kota Solo terpilih menjadi tuan rumah World Toilet
Summit ke-13 pada tahun 2013.
[53]
Toilet umum dibangun di beberapa tempat wisata seperti di Slamet
Riyadi, Gladag Langen Bogan, dan Kampung Batik Laweyan, dengan dana dari
pemkot dan perusahaan swasta yang mewujudkan
tanggung jawab sosial perusahaan.
[53]
Menurut Rushda Majeed dalam studi kasusnya mengenai kota Solo, Jokowi
telah memperbaiki kondisi permukiman kumuh, meningkatkan layanan
kesehatan, dan mereformasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi.
[8] Ia juga membuka proses keuangan untuk umum dan menyediakan
one-stop service bagi mereka yang hendak membuat izin bisnis atau izin-izin lainnya.
[8]
Gubernur DKI Jakarta
Suasana di posko pemenangan Jokowi di Jalan Borobudur 22
Jokowi diminta secara pribadi oleh
Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai
Gubernur DKI Jakarta[54] pada
Pilgub DKI tahun 2012.
Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta
dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu.
Sementara itu Prabowo Subianto juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia
mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi
untuk bisa mengajukan Calon Gubernur.
[55] Pada saat itu, PDI Perjuangan hampir memilih untuk mendukung Fauzi Bowo dan Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan.
[56]
Sebagai wakilnya, Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR
dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar
telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.
[57]
Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim
calon petahana yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa
pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam
satu putaran.
[58] Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara untuk
Adang Daradjatun di
pilkada 2007 juga mengusung
Hidayat Nur Wahid
yang sudah dikenal rakyat sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009.
Dibandingkan dengan partai lainnya, PDIP dan Gerindra hanya mendapat
masing-masing hanya 11 dan 6 kursi dari total 94 kursi, jika
dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat untuk Fauzi Bowo,
serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid.
[59] Namun LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran dua.
[60]
Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari
pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi
memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua.
[61] Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi
pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Wali Kota Solo 2010
[62] serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.
[63]
Ia akan menjabat selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2017.
Selama menjabat sebagai gubernur, ia melancarkan berbagai program
seperti
Kartu Jakarta Sehat,
[64] Kartu Jakarta Pintar,
[65] lelang jabatan,
[66] pembangunan
Angkutan Massal Cepat (MRT) dan
Monorel,
[67][68] pengembalian fungsi waduk dan sungai,
[69] serta penyediaan ruang terbuka hijau.
[70]
Pilkada 2012 putaran kedua
Selebaran kampanye Jokowi dan Basuki selama pilkada.
Potret Jokowi sebagai seorang gubernur.
Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh calon,
[71] termasuk Fauzi Bowo,
[72] namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahid
[73] dan memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua.
[74] Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.
Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya
di putaran pertama malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo.
[75]
Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan adanya tudingan bahwa
tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp50 miliar.
[76] PKS meminta isu ini dihentikan,
[77] sementara tim sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan angka imbalan tersebut.
[78]
Kondisi kehilangan potensi dukungan dari partai-partai besar diklaim
Jokowi sebagai fenomena "Koalisi Rakyat melawan Koalisi Partai".
[79]
Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDI Perjuangan dan
Gerindra tetap merupakan partai politik yang mendukung Jokowi, tidak
seperti
Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan calon independen.
[80] Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS,
[81] Jusuf Kalla dari Partai Golkar,
[82] Indra J Piliang dari Partai Golkar,
[83] serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.
[84]
Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial dengan peluncuran
Jasmev,
[85] pembentukan
media center,
[86] serta pemanfaatan media baru dalam kampanye politik seperti
Youtube.
[87]
Pihak Fauzi Bowo menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun
mengakui kelebihan tim sukses dan pendukung Jokowi di kanal ini.
[88]
Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye hitam, yang antara lain berkisar dalam isu
SARA,
[89] isu kebakaran yang disengaja,
[90] korupsi,
[91] dan politik transaksional.
[92]
Menjelang putaran kedua, berbagai survei kembali bermunculan yang
memprediksi kemenangan Jokowi, antara lain 36,74% melawan 29,47% oleh
SSSG,
[93] 72,48% melawan 27,52% oleh INES,
[94] 45,13% melawan 37,53% dalam survei elektabilitas oleh IndoBarometer,
[95] dan 45,6% melawan 44,7% oleh Lembaga Survei Indonesia.
[96]
Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil penghitungan cepat
Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai
pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya,
Fauzi Bowo -
Nachrowi Ramli mendapat 46,19%.
[97] Hasil serupa juga diperoleh oleh Quick Count IndoBarometer 54.24% melawan 45.76%,
[98] dan lima stasiun TV.
[99] Perkiraan sementara oleh metode Quick Count diperkuat oleh Real Count PDI Perjuangan dengan hasil 54,02% melawan 45,98%,
[100] Cyrus Network sebesar 54,72% melawan 45,25%.
[101] Dan akhirnya pada
29 September 2012,
KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan
wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan
Fauzi Bowo -
Prijanto.
[102][103]
Sebelum dan sesudah Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia berjanji
bahwa ia akan menambah 1000 unit bus Transjakarta, lalu ia bisa
dihubungi wartawan 24 jam, bahwa ia akan bekerja 1 jam di kantor dan
sisanya tinjau pelayanan publik. Ia juga berkata bahwa dirinya tidak
akan menggusur
Pedagang Kaki Lima
(PKL), dan juga akan membangun kampung susun yang bukan apartemen; lalu
ia akan memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, memberikan
penghargaan ke semua ketua RT dan RW, dan ia juga menjanjikan akan
menambah ruang publik bagi remaja DKI.
[104]
Pada saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, permasalahan mulai
berdatangan, dan semenjak musim hujan melanda Jakarta dan masalah macet
tidak usai, publik DKI mulai pesimis dan meragukan kemampuan Jokowi
dalam mengatasi masalah ibukota.
[105]
Pasca Pilkada 2012
Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih diterpa isu
upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta, namun
dibantah oleh DPRD.
[106] Menteri Dalam Negeri
Gamawan Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika masalah ini terjadi,
[107]
karena pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap
melanggar aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon
Gubernur sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya
jika terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih.
[108]
Namun setelahnya, DPR merencanakan perubahan terhadap Undang-Undang No
34 tahun 2004, sehingga setalah Jokowi, kepala daerah yang mencalonkan
diri di daerah lain, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari
jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon.
[109]
Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai Wali Kota
Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan
Jokowi tertunda
[110] dari jadwal awal 7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012.
[111]
Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya
pernyataan Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana.
[112]
DPRD kemudian menurunkan biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari
awalnya dianggarkan Rp 1,05Miliar dalam Perubahan ABPD. Acara pelantikan
juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya.
[113]
Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat.
[114]
Pengambilalihan Sumber Daya Air
Sebelum Jokowi, pengelolaan air minum dilakukan oleh dua operator
utama, Aetra (PT Thames PAM Jaya) dan Palyja (PT PAM Lyonnaise Jaya). PT
Aetra Air Jakarta mengelola, mengoperasikan, memelihara sistem
penyediaan air bersih, dan melakukan investasi di wilayah timur Jakarta,
sementara Palyja di bagian barat Jakarta. Pemegang saham Aetra adalah
Acuatico Pte Ltd dengan kepemilikan sebesar 95 persen dan PT Alberta
Utilities sebesar 5 persen. Sementara Palyja melayani pasokan air bersih
ke wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta sebagian wilayah
Jakarta Utara dan Pusat. Palyja dimiliki Astratel sebesar 49 persen, dan
Suez Environment sebesar 51 persen. Keduanya memegang kontrak dengan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola air di Jakarta.
Karena dianggap tidak mampu menyediakan pelayanan yang prima, maka
Jokowi dan Ahok sejak awal sudah mengincar pengambilalihan pengelolaan
air minum Jakarta agar lebih mudah diawasi dan dikontrol, namun niat ini
terganjal penalti yang harus dibayar oleh pemerintah Pemprov jika
memutus kontrak di tengah jalan.
[115]
Maka usaha tersebut dilakukan dengan cara lain yaitu dengan membeli
saham kedua perusahaan tersebut melalui dua BUMD milik Pemerintah
Provinsi, yaitu PT Pembangunan Jaya dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Keduanya akan berusaha mengambil alih kepemilikan saham Palyja dengan
rencana PT Pembangunan Jaya akan membeli sebanyak 51 persen saham Suez
Environment, sedangkan PT Jakarta Propertindo mengakuisisi 49 persen
saham Astratel. Namun sayangnya Palyja masih berstatus digugat oleh LBH
karena usaha privatisasi air yang dianggap tidak sesuai dengan
Undang-Undang Dasar 1945, sehingga akuisisi ini masih menunggu keputusan
pengadilan
[116]
Pada tanggal 10 April 2014, Jokowi menyatakan bahwa telah ditemukan
titik terang pengambilalihan ini, karena pemerintah provinsi telah
menemukan kata sepakat dalam menguasai kembali pengelolaan air minum.
Kedua pihak merasa memiliki tujuan sama agar tidak terjadi privatisasi
sumber daya air, hanya caranya saja yang berbeda. Jika pihak LBH dan LSM
melalui gugatan hukum, maka Pemprov melakukan upaya pengambilalihan
secara
business to business. "Positif, sudah ketemu titiknya.
Karena semangatnya sama. Tujuan sama agar pengelolaan air diambil alih
oleh pemerintah dalam hal ini BUMD kita," kata Jokowi, usai menggelar
pertemuan dengan koalisi di Balaikota DKI Jakarta.
[117]
Setelah pengambilalihan Palyja berjalan lancar, Pemprov DKI juga memberikan sinyal akan mengambil alih Aetra dengan cara serupa.
[118]
Peningkatan upah minimum provinsi
Pada
24 Oktober 2012, terjadi unjuk rasa di Balaikota yang dilakukan sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
[119]
Awalnya buruh menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 2,79 juta, yang
ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan perwakilan
buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka survei Kecukupan Hidup Layak
bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata dari data Februari
2012 hingga Oktober 2012,
[120] serta berbagai poin lainnya sehingga menjadi 13 kesepakatan.
[121]
Jokowi kemudian menyerahkan penghitungan UMP yang layak kepada Dewan
Pengupahan yang awalnya memunculkan rekomendasi angka Rp1,9 juta. Namun
sidang ini diganggu oleh tindakan buruh yang memanggil kembali
perwakilannya, sehingga angka ini baru mewakili kepentingan pengusaha.
[122]
Akhirnya disepakati oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi
sebesar Rp 2,2 juta yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.
[123]
Jokowi melakukan berbagai konsultasi, termasuk dengan
Menakertrans Muhaimin Iskandar,
Gubernur Banten, dan
Gubernur Jawa Barat
untuk menentukan UMP yang tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak
mengalami ketimpangan dengan daerah penyangga, namun masih layak untuk
dinikmati pekerja.
[124]
Protes kembali terjadi pada akhir tahun 2013 karena buruh mendesak kenaikan kembali UMP menjadi Rp 3,7 juta,
[125]
sementara pengusaha menolak angka tersebut dan menginginkan angka Rp
2,29 juta. Akhirnya diputuskan angka tengah sebesar Rp 2,44 juta. Buruh
menolak karena Rp 3,7 juta angka mati
[125] dan sempat mencap Jokowi dan Ahok sebagai Bapak Upah Murah
[126]
dan mengancam akan menduduki Balai Kota selama berhari-hari, namun
akhirnya demonstrasi bubar dengan sendirinya dan UMP Rp 2,44 juta
berlaku di DKI Jakarta sejak 1 November 2013
[127]
Pembenahan transportasi umum
Pada tanggal 10 Oktober 2013, Jokowi meresmikan pembangunan
Angkutan Massal Cepat (MRT) yang sebelumnya sempat tertunda selama bertahun-tahun.
[67] Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2013, Jokowi juga meresmikan pembangunan jalur hijau
Monorel Jakarta sepanjang sebelas kilometer.
[68] Selain itu, pada November 2013, Pemerintah Daerah DKI Jakarta berencana akan mengadakan seribu bus untuk jalur
Transjakarta.
[128] Namun, beberapa dari 656 bus yang dibeli dari
Cina didapati sudah berkarat, sehingga dicurigai ada kecurangan yang dilakukan oleh pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
[129]
Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, Jokowi membebastugaskan Kepala
Dishub DKI Jakarta Udar Pristiono dan melantik Muhammad Akbar sebagai
penggantinya.
[130] Selanjutnya pemesanan armada Transjakarta akan banyak melalui sistem E-Katalog, bukan lagi lelang.
Pendirian PT Transjakarta
Untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan armada Transjakarta, maka
mulai 30 Desember 2013, PT Transjakarta secara resmi disahkan. Dengan
demikian posisinya berdiri sendiri sebagai sebuah Badan Usaha Milik
Daerah, tidak lagi dibatasi kewenangannya sebagai Unit Pelaksana di
bawah Dinas Perhubungan. Dengan menjadi perusahaan tersendiri,
Transjakarta diharapkan mampu bekerja lebih efisien, lincah, dan
fleksibel, termasuk saat pengadaan armada.
[131]
Rencana akuisisi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)
Sebelumnya,
Pengangkutan Penumpang Djakarta
atau PPD adalah BUMN berbentuk Perusahaan Umum yang berada di bawah
Kementrian Negara BUMN. Karena dianggap memiliki banyak aset dan armada
yang menguntungkan pengelolaan transportasi, maka Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengajukan pengambilalihan PPD, dengan salah satu syaratnya
adalah pelunasan hutang PPD yang cukup besar, Rp 170 Miliar. Namun
Basuki Tjahaja Purnama menganggap pelunasan utang ini sebanding dengan
manfaat yang akan didapat oleh Pemprov DKI Jakarta. Sayangnya, proses
pengambilalihan ini berbelit karena pemerintah pusat tidak
memperlihatkan respon serius atas tawaran ini. Mentri BUMN, Dahlan Iskan
sendiri sebenarnya sudah menyetujui pengambilalihan ini.
[132]
Pengandangan Metromini dan Kopaja
Setelah banyaknya kecelakaan yang menimpa
Metromini dan
Kopaja,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperketat aturan mengenai
fasilitas keselamatan minimal yang dimiliki, antara lain rem, bodi
keropos,
speedometer, lampu, dan kaca jendela. Jika tidak bisa menunjukkan fasilitas tersebut, maka bus sedang tersebut dikandangkan.
[133]
Tindakan pengandangan ini mengundang protes dari supir Metromini yang
merasa mata pencariannya terancam. Pada 29 Agustus 2013, puluhan supir
Metromini memarkirkan armadanya di jalanan di depan Balaikota dan
berdemo memprotes kewajiban peremajaan angkutan. Selain itu Udar
Pristono, Kepala Dinas Perhubungan saat itu, dianggap menyakiti hati
para supir karena membuat pernyataan bahwa Metromini sudah tidak
diperlukan lagi di Jakarta. Mereka menuntut armada yang dirazia
dikembalikan, namun ditolak.
[134]
Para supir yang merasa tidak didengarkan kemudian merusak pagar
balaikota dan memecahkan kaca Bus Kopaja dan Transjakarta. Karena
keberingasannya, Gubernur dan Wakil Gubernur menolak menemui dan
mengomentari pengaduan mereka. Para pelaku pengrusakan diancam
dilaporkan ke polisi karena sudah mengarah kepada tindakan pidana.
[135]
Peluncuran bus wisata
Pada tanggal 24 Februari 2014, Jokowi meluncurkan bus pariwisata
Jakarta. Bus tingkat dengan kapasitas 60 penumpang ini dapat dinikmati
secara gratis dan dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik Jakarta
kepada wisatawan. Bus ini beroperasi setiap hari dari pukul 09.00 hingga
pukul 19.00 dengan rute dari
Pasar Baru hingga
Bundaran Hotel Indonesia.
[136]
Enam ruas jalan tol
Proyek enam ruas jalan tol diwariskan sejak zaman
Sutiyoso
dan Fauzi Bowo, namun baru mencapai peresmian kesepakatan antara pihak
swasta dengan Kementrian Pekerjaan Umum sesaat sebelum Fauzi Bowo
mengakhiri masa jabatannya, serta sudah ditentukan pemenang tendernya.
Sehingga walaupun ditentang banyak warga, dan Jokowi pernah menentang
proyek ini, namun ia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkannya.
[137][138]
Jokowi sempat memperlambat eksekusi proyek ini dengan meminta masukan
warga, pengamat, pakar, Kementrian PU, investor, konsorsium pada 15
Januari 2013,
[139]
namun kemudian Basuki Tjahaja Purnama mengumumkan bahwa tidak ada ada
lagi istilah 6 ruas tol. Yang ada adalah integrasi seluruh tol lingkar
dalam Jakarta dan dilengkapi dengan jalur bus layang.
[140] Pihak swasta menyetujui permintaan mengadakan fasilitas transportasi umum di sepanjang tol.
[141]
Mobil murah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013, pemerintah
pusat Indonesia berencana mengembangkan program mobil murah. Joko Widodo
menentang keras program ini karena menurutnya program ini akan
memperparah kemacetan di Jakarta.
[142] Menurutnya, yang sepatutnya digalakkan adalah pengadaan transportasi massal yang murah, aman, dan nyaman.
[142] Ia pun menyurati
Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono untuk mempertanyakan kebijakan ini.
[142]
Rotasi jabatan
Selama dua tahun menjabat, Jokowi melakukan banyak sekali pengubahan posisi birkorat. Di antaranya lurah dan camat melalui
lelang jabatan, serta wali kota, kepala suku dinas dan dinas melalui pemberhentian dan penunjukan.
[143]
Lelang jabatan
Pada April hingga Juni 2013, Jokowi menciptakan sistem baru dalam penempatan birokrasi, yaitu
lelang jabatan.
Dalam sistem ini, setiap PNS diberi kesempatan yang sama untuk
menduduki posisi yang diinginkannya dengan memenuhi kualifikasi dan
mengikuti tes. Hasil tes diumumkan secara transparan dan pemerintah
provinsi menempatkan PNS tersebut sesuai prestasi dan kualifikasinya.
[66]
Hal ini menimbulkan kontroversi dengan adanya penolakan dari lurah
dan camat yang posisinya terganggu akibat seleksi ini. Salah satu yang
menjadi sorotan adalah lurah Warakas yang mengancam akan memperkarakan
sistem lelang jabatan.
[144] Ia awalnya menolak mengikuti seleksi lelang jabatan ini, namun akhirnya berhasil mendapat posisi di kelurahan Tugu Utara.
[145]
Keefektifan lelang jabatan menjadi pertanyaan setelah Basuki Tjahaja
Purnama mengakui 60 persen lurah hasil lelang jabatan tidak memuaskan.
[146] Bahkan dalam waktu satu tahun, lurah Ceger dan bendaharanya tertangkap melakukan
mark-up anggaran senilai Rp 450 juta dan kini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
[147]
Lurah Susan
Salah satu lurah yang terpilih dalam proses lelang jabatan adalah
Susan Jasmine Zulkifli. Ia terpilih untuk menjabat di wilayah
Lenteng Agung. Namun, penunjukkan lurah Susan menuai protes dari beberapa orang karena lurah Susan beragama
Kristen, yang dianggap tidak sesuai dengan sebagian besar warga Lenteng Agung yang beragama
Islam.
[148] Kontroversi ini semakin menguat setelah
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Jokowi mempertimbangkan ulang pengangkatan lurah Susan.
[148] Namun, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak akan menurunkan lurah Susan atas dasar
agama dan hanya akan mempertimbangkan kinerja para lurah.
[148]
Penggantian kepala dinas
Jokowi tercatat mengganti para kepala dinas di Jakarta. Yang paling
disorot antara lain Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Taufik
Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI, dan Unu Nurdin Kepala Dinas
Kebersihan DKI. Ketiganya ditempatkan ke posisi baru dalam Tim Gubernur
Untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2), bersama dengan empat orang
lainnya.
[149]
Banjir tahunan Jakarta
Mewarisi kota yang dilewati banyak sekali sungai dan posisi beberapa
wilayah yang lebih rendah dari permukaan laut, Jokowi dituntut bisa
mengurangi bahkan menghilangkan banjir dari Jakarta. Dengan terlambatnya
pengesahan anggaran 2013, banjir Jakarta memperlihatkan dampak besar
bagi kehidupan kota tanpa diiringi pencegahan dan penanganan maksimal.
[150] Namun diakui penanganan banjir ini lebih baik jika dibandingkan banjir tahun-tahun sebelumnya.
[151]
Sepanjang tahun 2013, proyek-proyek normalisasi dalam rangkaian JEDI
(Jakarta Emergency Dredging Innitiative) dilakukan intensif. Yang paling
dikenal adalah pengembalian fungsi Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali
Pesanggrahan. Usaha ini menuai banyak pujian, bahkan dari luar negeri.
[69]
Dengan normalisasi ini, diakui oleh BPBD bahwa banjir 2014 lebih baik
dibanding tahun sebelumnya. Durasi banjir memang lebih lama karena
puncak musim hujan yang lebih panjang, namun luas genangan berkurang.
[152]
Pengumuman status darurat banjir
Dalam menghadapi banjir tahunan Jakarta 2013 dan 2014, Jokowi
mengumumkan status tanggap darurat banjir yang memungkinkan Gubernur
mengambil keputusan yang dianggap perlu untuk mengatasi bencana.
[153]
Rekayasa cuaca
Untuk mengalihkan jalur hujan yang melewati Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan
BNPB,
TNI Angkatan Udara, dan
BPPT
melalui penaburan garam NaCl agar hujan turun jauh dari Jakarta. Pada
tahun 2013 proyek ini cukup berhasil mengurangi curah hujan, namun pada
tahun 2014 sedikit terhambat akibat lambatnya pengesahan APBD dan
perbedaan pola curah hujan dibanding tahun lalu.
[154]
Pembenahan saluran air
Melalui paket
Jakarta Emergency Dredging Initiative
(JEDI), Pemerintah Provinisi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Bank Dunia melakukan perawatan atas sistem saluran
air di Jakarta yang berhubungan dengan kondisi banjir di Jakarta dengan
total dana US$ 135.500.000. Program ini sempat memanas karena Basuki
Tjahajapurnama memprotes lambannya program yang dirancang oleh Bank
Dunia sehingga menuntut eksekusi lebih cepat. Jika Bank Dunia tidak
bersedia, ia mempersilakan Bank Dunia menarik bantuannya. Permintaan ini
dipenuhi oleh Bank Dunia.
[155]
Kali dan waduk yang menjadi target pembenahan melalui program JEDI
antara lain Banjir Kanal Barat, Cakung Drain, Cengkareng Drain, Kali
Angke, Kali Cideng, Kali Kamal, Kali Sunter, Kali Tanjungan, Kali
Krukut-Kali Cideng-Tanah Sereal, Kali Jelakeng-Kali Pakin-Kali Besar,
Kali Ciliwung Gunung Sahari, Sodetan Sentiong Sunter, Kali Grogol –
Sekretaris, Waduk Pluit, Waduk Melati, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter
Selatan, dan Waduk Sunter Timur III, Situ Mangga Bolong, Situ Babakan,
Situ Rawa Dongkal dan Situ Cipondoh.
[156]
Normalisasi Waduk Pluit
Normalisasi Waduk Pluit menandai perbaikan sistem pengendalian banjir
di Jakarta. Ditandai dengan pembongkaran sendiri hunian di bantaran
oleh warga pada bulan Maret 2013. Awalnya relokasi berjalan lancar.
Namun kemudian sempat terjadi ketegangan karena beberapa warga menolak
dipindahkan, bahkan sampai memunculkan insiden pelaporan ke Komnas HAM.
Melalui diplomasi makan siang, beberapa warga mulai terbujuk dan
perlahan pindah ke berbagai rumah susun yang telah disiapkan.
[157]
Normalisasi Waduk Ria Rio
Normalisasi Waduk Ria Rio juga sempat mendapat hambatan dari warga
dan pemilik tanah akibat adanya sengketa yang terjadi antara pemilik
tanah dengan PT Pulomas Jaya. Warga sempat melakukan blokir, namun
dibujuk untuk mau secara sukarela pindah ke rumah susun yang layak.
Sementara untuk sengketa lahan, awalnya disepakati diselesaikan di
pengadilan, namun kemudian pemilik tanah memberi kesempatan negosisasi
penggantian harga lahan yang akan dikeruk sebagai waduk.
[158]
Jokowi menjanjikan akan membangun Opera House berkapasitas 9000 seluruhnya bertempat duduk di tepi Waduk Ria Rio.
[159]
Pandangan luas dari Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Pulo Gadung, Jakarta Timur
Normalisasi Waduk Tomang Barat
Foto Waduk Tomang
Waduk Tomang Barat awalnya dipenuhi ledakan populasi
eceng gondok
yang memperparah pengendapan dan sekaligus menggusur habitat alami yang
sudah lebih dulu ada di sana. Maka dari itu pada November 2013 Waduk
Tomang Barat dikeruk hingga kembali ke kedalaman yang seharusnya dan
populasi eceng gondok dihilangkan dengan biaya Rp 2 miliar.
[160]
Normalisasi Waduk Rawa Bambon
Waduk Rawa Bambon awalnya hanya berupa rawa kecil di Kelapa Dua
Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, yang sering tergenang saat hujan lebat
terjadi di sekitar Jakarta Timur dan selatan. Akibatnya warga sekitar
terus-menerus mengalami banjir. Kemudian Pemprov DKI Jakarta memutuskan
waduk ini dikeruk hingga kedalaman 6 meter dan dilengkapi taman seperti
Waduk Ria Rio dan Pluit. Berbeda dengan Waduk Pluit dan Ria Rio, lahan
sekitar Waduk Rawa Bambon relatif tidak bermasalah sehingga
penuntasannya diharapkan bisa lebih cepat
[161]
Normalisasi Kali Pesanggrahan
Karena kecilnya kapasitas dan buruknya pemeliharaan, hingga November
2012, Kali Pesanggrahan masih meluap dan merendam 2 RT di Ulujami.
[162]
Sebenarnya pada tahun Desember 2010 telah ditargetkan normalisasi kali
dari debit 50 meter kubik menjadi 115 meter kubik, namun masih terus
tertunda akibat proses lelang yang terlalu lama. Pada masa Agustus
hingga Oktober 2010 tercatat Kali Pesanggrahan telah tiga kali jebol
akibat derasnya air dan sudah tuanya dinding tanggul.
[163]
Program normalisasi Kali Pesanggrahan kembali dilanjutkan melalui
Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)
[164] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementrian PU pada akhir tahun 2013 hingga 2014,
[165] serta didukung oleh proyek pembangunan sodetan Kali Pesanggrahan untuk meluruskan aliran kali di sekitar ITC Cipulir,
[166]
serta pembangunan waduk di sekitar Jakarta Selatan untuk menyimpan air
di hulu agar tidak membebani sungai-sungai di hilir Jakarta.
[167][168]
Pengerjaan waduk sempat terhenti karena keberatan warga atas nilai
ganti rugi, namun diselesaikan dengan perundingan langsung dengan
Jokowi.
[169]
Pembenahan permukiman
Pembenahan permukiman dilakukan melalui dua cara, yaitu relokasi ke rumah susun dan pembenahan melalui program kampung deret.
[170]
Kampung deret
Program yang cukup menonjol dari Jokowi adalah kampung deret. Program
ini memberi kesempatan kepada warga yang ingin memperbaiki kondisi
rumahnya yang tidak layak dengan syarat harus memiliki bukti kepemilikan
tanah yang jelas. Daerah yang mendapat bantuan Kampung Deret yang
sering mendapat sorotan antara lain Tanah Tinggi, Cipinang Besar
Selatan, Petogogan, Semper Barat, dan Tambora. Pada 2013 lalu,
pembangunan Kampung Deret dilakukan di 26 titik. Sementara pada tahun
2014, ditargetkan 70 Kampung Deret baru itu akan dimulai pada awal Juni
2014.
[171]
Pembangunan dan relokasi ke rumah susun
Rumah susun menjadi solusi utama untuk relokasi dalam jumlah besar.
Selama Banjir Jakarta 2013, Warga Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali
Pakin, misalnya, direlokasi antara lain ke Rumah Susun Pinus Elok, Rumah
Susun Marunda, Rumah Susun Tambora, dan lainnya. Sementara pada tahun
2014, ditargetkan 100 rumah susun baru tahan gempa untuk menampung
relokasi lainnya.
Selain membangun sendiri, Pemprov DKI Jakarta juga menerima hibah dari berbagai Kementrian dengan syarat mau memperbaikinya.
[172][173]
Relokasi warga penghuni waduk
Setelah banjir Jakarta 2013, diketahui bahwa waduk di Jakarta
kesulitan menampung air karena pendangkalan dan pendudukan warga.
Pemprov DKI kemudian melakukan relokasi secara bertahap terhadap warga
yang antara lain menempati lahan waduk Pluit dan Ria Rio.
[174] Setelah melalui berbagai bujukan, termasuk di antaranya makan bersama Gubernur,
[175] akhirnya warga bersedia dipindah sehingga waduk bisa dikeruk untuk menghadapi musim banjir 2014.
[176]
Pembenahan pendidikan dan kesehatan
Program besar yang diluncurkan pada masa Jokowi untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan adalah
Kartu Jakarta Sehat dan
Kartu Jakarta Pintar.
Kartu Jakarta Sehat sebenarnya adalah program asuransi yang dibayarkan
oleh pemprov sehingga memungkinkan masyarakat DKI Jakarta mendapat
pelayanan paling dasar tanpa harus mengeluarkan uang banyak, sementara
Kartu Jakarta Pintar adalah program terseleksi bagi murid yang tidak
mampu agar mampu membeli peralatan dan kebutuhan pendidikan.
Kartu Jakarta Sehat
Program pertamanya yang langsung mendapat apresiasi adalah Kartu
Jakarta Sehat, yang bertujuan mereformasi jaminan kesehatan di Jakarta.
Sebelumnya, masyarakat miskin harus mengurus banyak surat dan rujukan
dengan birokrasi berbelit sebelum bisa mendapat keringanan biaya
kesehatan. Dengan Kartu Jakarta Sehat, masyarakat bisa langsung mendapat
layanan gratis di Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit tertentu jika
memerlukan perawatan lebih lanjut. Program ini ditangani oleh Askes
sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang telah resmi ditunjuk
oleh Undang-Undang.
Sejak diluncurkan pada 10 November 2012,
[64]
Kartu Jakarta Sehat mendapat banyak kritik dan masukan dari berbagai
pihak. Misalnya anggota Badan Anggaran DPRD DKI Johny Wenas yang takut
KJS akan melanggar aturan dan Perda karena masih ada program serupa
sedang berjalan pada tahun 2012.
[177]
Saran lain datang dari Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang menganggap
DKI Jakarta harus berupaya memperbaiki kurangnya infrastruktur, baik
sumber daya manusia maupun alat kesehatan, serta sistem rujukan agar
pasien KJS bisa ditangani dengan baik dan tepat waktu.
[178]
Kontroversi terjadi saat 16 Rumah Sakit swasta berniat mundur dari
KJS karena ketidakjelasan sistem paket INA-CBGS yang hendak diterapkan
Kementrian Kesehatan dalam jaminan KJS. Namun akhirnya hanya 2 Rumah
Sakit yang menyatakan menghentikan layanan KJS untuk mengevaluasi ulang.
Sementara 14 Rumah Sakit lainnya setuju tetap melanjutkan KJS setelah
kesimpangsiuran ini dibicarakan bersama.
[179]
Namun, masalah ini terlanjur berkembang menjadi konflik politik setelah
beberapa anggota DPRD mengancam akan menjadikan hal ini sebagai alasan
pemakzulan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur.
[180]
Hingga 2014, Kartu Jakarta Sehat terus berjalan dan mendampingi sistem penjaminan kesehatan baru oleh BPJS.
Kartu Jakarta Pintar
Dalam bidang pendidikan, Jokowi meluncurkan Kartu Jakarta Pintar
sejak awal masa jabatannya, tepatnya 1 Desember 2012. Peluncuran perdana
Kartu Jakarta Pintar dilakukan di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta
Utara dan diluncurkan secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
(Jokowi).
Kartu ini membantu biaya pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu
di Jakarta, dengan syarat tidak boleh digunakan untuk hal konsumtif.
[65]
Razia topeng monyet
Pada tanggal 22 Oktober 2013, Jokowi mendapat sorotan media internasional
[181] dan dukungan dari pecinta lingkungan
[182]
setelah meluncurkan razia topeng monyet di Jakarta. Dalam razia ini,
pawai topeng monyet ditangkap namun diberikan uang pengganti Rp 1 juta
asalkan bersedia memberikan monyetnya untuk kemudian dipelihara dengan
lebih baik di Ragunan.
[183]
Tidak hanya dianggap sebagai praktik penyiksaan hewan, monyet-monyet
ini terbukti 100 persen menderita cacingan dan dikhawatirkan terinfeksi
penyakit berbahaya lainnya sehingga mengancam kesehatan warga DKI
Jakarta.
[184]
Namun kritik juga muncul akibat kebijakan ini, antara lain banyak hal
penting lainnya menyangkut kesejahteraan warga yang harus
diprioritaskan dibanding mengurusi monyet,
[185] serta kekhawatiran pawang monyet tidak mendapat bekal yang layak untuk berganti profesi.
[186]
Pembangunan RSUD Pasar Minggu
Guna mengantisipasi pengguna KJS dan BPJS yang membuat antrian
panjang di berbagai rumah sakit di Jakarta, Jokowi memulai pembangunan
Rumah Sakut Umum Daerah di Pasar Minggu. Rumah sakit ini berkapasitas
400 tempat tidur. Delapan puluh persen bisa dimanfaatkan oleh pengguna
Kartu Jakarta Sehat. Rumah Sakit ini akan berfokus kepada usaha
perawatan penderita kanker, pasien anak, dan lansia. Untuk itu, akan
disiapkan 20 unit neonatal intensive care unit (NICU) untuk bayi dan 20
unit pediatric intensive care unit (PICU).
[187]
Peresmian Rumah Sakit Pekerja
Untuk mendukung pelayanan kesehatan para pekerja di sekitar Kawasan
Berikat Nusantara, dibangun rumah sakit umum yang dikhususkan bagi para
pekerja. Rumah sakit ini diresmikan SBY bersama Jokowi, Menteri BUMN
Dahlan Iskan, Menkes
Nafsiah Mboi, Menakertrans
Muhaimin Iskandar,
dan Presiden Direktur Kawasan Berikat Nusantara Sattar Taba, pada
tanggal 8 April 2014. Rumah sakit ini berkapasitas 9.000 meter persegi,
terdiri atas 8 lantai, dan jumlah tempat tidur yang tersedia 184 tempat
tidur. Fasilitas yang disediakan antara lain pelayanan medik, pelayanan
penunjang medik, mulai dari rawat jalan, unit gawat darurat, unit rawat
intensif, bedah sentral, ruang radiologi, ruang CSSD, laboratorium,
poliklinik, medical check up, fisiotherapy, dan kamar jenazah. Rumah
sakit ini dibangun dengan dana CSR BUMN dan Pemerintah DKI Jakarta
memiliki 26% saham di rumah sakit ini.
[188][189]
Jakarta sebagai Kota Festival
Jokowi berharap bisa menjadikan brand Jakarta sebagai kota festival.
Karena itu berbagai perayaan dan festival dirayakan di Kota Jakarta,
bahkan hingga menutup jalanan dari kendaraan bermotor selama satu hari
penuh. Total sebanyak 97 festival diadakan selama 2013 di Jakarta.
[190]
Jakarta Night Festival
Mulai tahun baru 2013 dan 2014, dengan konsep menjadikan Jakarta
sebagai kota festival, Jokowi meluncurkan Jakarta Night Festival. Dalam
perayaan tahun baru ini jalan utama di Jakarta ditutup total dari
kendaraan bermotor dan disediakan berbagai panggung kesenian,
pertunjukan, serta kesenian tradisional.
[191] Model ini kemudian ditiru oleh kota-kota besar lainnya, seperti
Bandung,
Surabaya, dan
Yogyakarta.
[192]
Pesta rakyat
Pada Juni 2013, Jokowi mencoba mengembalikan fungsi
Pekan Raya Jakarta (PRJ) sebagai pesta rakyat dengan mengadakan beberapa festival di pelataran
Monas,
seperti Festival Kampung Jakarta pada 15-16 Juni 2013. PRJ dianggap
sudah melenceng dari niatan awalnya karena cenderung dikunjungi oleh
golongan menengah ke atas. Media menjuluki upaya Jokowi ini sebagai "PRJ
tandingan". Namun, Basuki Tjahaja Purnama menampik hal tersebut dan
menyatakan bahwa pesta rakyat bukan dimaksudkan untuk menyaingi PRJ.
[193][194]
Festival Keraton Sedunia
Pada tanggal 5-8 Desember 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan
Forum Silaturahmi Keraton Nusantara menggelar Pergelaran Agung Keraton
Sedunia, 5-8 Desember. Acara ini menampilkan parade berbagai kostum dan
kendaraan dari berbagai keraton dan kerajaan berbagai penjuru dunia,
termasuk Brunei Darussalam. Menurut rencana, acara tersebut diikuti 165
keraton Nusantara dan 10 utusan kerajaan mancanegara serta dimeriahkan
oleh parade kereta kencana dan dihibur 1.000 atraksi seniman.
[195]
Pembenahan tata kota
Beratnya permasalahan Jakarta dimulai dari masalah tata ruang yang
tidak dipedulikan selama puluhan tahun. Diawali dengan pengesahan RDTR,
pembenahan pengurusan IMB, dan pengelolaan ruang terbuka hijau, dan
pembenahan pasar dan pedagang kaki lima, Jokowi mulai membenahi masalah
mendasar di Jakarta.
[196]
Pengesahan rencana detail tata ruang
Rencana Detail Tata Ruang
DKI Jakarta sebenarnya telah disusun sejak masa Fauzi Bowo, namun
pengesahannya terhambat. Salah satu masalahnya adalah sosialisasi ke
masyarakat belum dilakukan. Karena itu, Basuki Tjahajapurnama menuntut
RDTR dibagikan kepada masyarakat melalui kelurahan setempat agar bisa
mendapat masukan bersama.
[197] Para akademisi dan LSM juga diundang untuk ikut memberi pandangan masing-masing mengenai RDTR tersebut.
[198]
Pada tanggal 11 Desember 2013, RDTR dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta
disahkan dan berlaku hingga 2030. Salah satu anggota DPRD dari PPP,
Maman Fiermansyah, sempat melakukan
walkout karena merasa
pengesahan Perda RDTR dan PZ dipaksakan. Namun rekannya, Mohamad Sanusi,
menyatakan sikap Maman akibat ia sendiri tidak memahami RDTR karena
tidak pernah hadir saat pembahasan.
[199]
Hal menonjol dari RDTR DKI Jakarta adalah amanat penambahan 6 persen
Ruang Terbuka Hijau dan adanya ruang khusus bagi pedagang kaki lima di
ruang publik yang penetapannya ditentukan oleh Gubernur, serta kewajiban
bagi setiap gedung perkantoran, perdagangan serta jasa di Jakarta yang
berada di zona campuran menyediakan 5 persen ruang dari luas lantai
fungsi perdagangan dan jasa yang ada untuk sektor informal UKM.
Diharapkan dengan kewajiban ini, pemilik gedung memfasilitasi pedagang
makanan dimasukkan sebagai bagian dari gedung, sehingga tidak lagi
memenuhi jalanan di belakang gedung.
[200]
Pembenahan pasar dan pedagang kaki lima
Aksi paling dikenal dari Jokowi dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah di
Pasar Minggu dan
Pasar Tanah Abang.
Jika di Pasar Minggu pedagang dipindahkan ke Lokasi Binaan PKL Pasar
Minggu, maka di Blok G pedagang dipindahkan ke Blok G Tanah Abang.
Awalnya pedagang mengeluh sepinya pengunjung, namun berbagai fasilitas
Blok G terus dilengkapi antara lain eskalator, undian berhadiah mobil,
hingga fasilitas wifi gratis.
[201]
Sebanyak lima pasar tradisional dibangun dan direnovasi dengan
fasilitas memadai selama tahun 2013, antara lain Pasar Manggis,
Pasanggrahan, Kebon Bawang, Kebon Duri, dan Nangka Bungur. Para pedagang
dibebaskan dari sewa, namun harus turut memelihara pasar dan menaati
aturan untuk tidak mengalihkan sewa atau menjual kiosnya ke pihak lain.
Pedagang hanya akan dikenakan biaya perawatan, listrik, dan air saja.
[202]
Pada tahun 2014, sebanyak empat pasar tradisional lainnya juga telah
selesai, antara lain Pasar Kramat Jati, Pasar Ciplak, dan Pasar Grogol,
dari total 14 pasar yang akan dibenahi.
[203][204]
Izin Mendirikan Bangunan daring
Jika sebelumnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sarat
praktik percaloan dan suap, sehingga mengacaukan tata kota, maka sejak 1
Februari 2014, IMB bisa diurus dari internet. Hal ini menyingkat waktu
pengurusan IMB dari setengah bulan menjadi cukup 7 hari saja. Pengurusan
bisa dilakukan dari rumah, warnet, atau tempat kerja.
[205]
Namun sebagai imbal baliknya, Jokowi menuntut warga agar segera
mengurus IMB masing-masing karena prosesnya sudah dipermudah. Jika tidak
juga memiliki IMB, bangunan-bangunan liar akan segera dirubuhkan.
[206]
Pembenahan taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau
Joko Widodo bersama Direktur Eksekutif
Greenpeace Kumi Naidoo, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting, dan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Von Hernandez di
Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Berbagai taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau baru maupun hasil
perbaikan ikut menghijaukan Jakarta. Salah satu yang cukup menonjol
adalah Taman Kota Waduk Pluit, Taman Kota Waduk Ria Rio, Taman Vertikal
Tugu Tani, dan Taman Mataram. Ditargetkan Ruang Terbuka Hijau Jakarta
meningkat 16 persen dari target yang diamanatkan RDTR sebesar 6 persen
peningkatan. Selain itu hanya diperbolehkan 40 persen lahan Jakarta
untuk gedung tinggi, sementara 60 persen sisanya berupa ruang terbuka
hijau yang bisa diakses oleh publik.
[70]
Reformasi keuangan dan anggaran
Selama masa pemerintahan Jokowi di DKI Jakarta, APBD DKI Jakarta
terus meningkat dari awalnya Rp 41 Triliun pada 2012, menjadi Rp 72
Triliun pada 2014, atau sebesar 31 Triliun hanya dalam dua tahun.
[207][208] Hal ini dilakukan dengan mempermudah dan transparansi pajak, efisiensi pengeluaran,
e-catalog dan
e-budgetting.
Penyerapan APBD 2013 yang awalnya diprediksi di angka 97%, terwujud
di 84,5% dan menghasilkan SiLPA Rp7 Triliun untuk digunakan pada tahun
2014.
[209]
Dana berlebih ini ditetapkan dalam RAPBD 2014, Rp 2,5 triliun yang
pertama dialokasikan untuk penanganan kemacetan Kota Jakarta melalui
pembelian ribuan bus Transjakarta dan reguler. Dan Rp 2,5 triliun
selanjutnya untuk penanganan banjir dan mengoptimalkan lima rumah pompa
yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah dengan mendukung percepatan
pembangunan Waduk Ciawi, dengan menganggarkan sebesar Rp 200 miliar
untuk pembebasan tanah.
[210]
Calon presiden
Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi
melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi
dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program "blusukan" untuk
memeriksa keadaan di lapangan secara langsung.
[10] Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya,
[13] sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.
[12] Namun, selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di
PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum
PDIP Megawati Soekarnoputri, dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah
pemilihan umum legislatif pada bulan April.
[14]
Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung
surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi
mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut
untuk maju sebagai calon presiden
Republik Indonesia dalam
pemilihan umum presiden Indonesia 2014.
[211] Ia juga mengungkapkan kesiapannya sembari mengucap "bismillah" dan mencium bendera merah putih di rumah
Si Pitung.
[211] Selepas pengumuman ini, indeks
IHSG melesat 152,47 poin menjadi 4.878,64,
[212] sementara nilai tukar
rupiah terhadap
dollar Amerika Serikat menguat hingga angka 11,386.
[213] Pencalonan Jokowi juga diperkirakan dapat mendongkrak suara PDIP hingga 30% dalam pemilu legislatif.
[214] Namun, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa suara PDIP gagal mencapai 20%.
[215]
Lima hari setelah deklarasinya, pada tanggal
19 Maret 2014 Joko Widodo digugat oleh Tim Advokasi Jakarta Baru di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia dinilai melanggar
hukum perdata karena meninggalkan jabatannya sebagai gubernur sebelum merealisasikan janji-janjinya untuk melaksanakan program kerakyatan.
[216]
Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengkonfirmasi bahwa
pencapresan Jokowi tidaklah melanggar hukum. Ia berhak maju dan akan
dengan mudah mendapat izin dari Presiden tanpa harus mengundurkan diri
karena sudah diatur dalam Undang Undang No 47 Tahun 2008 mengenai
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seorang kepala daerah yang hendak
maju dalam Pemilihan Presiden harus mengajukan surat permintaan izin
kepada Presiden dan Gamawan Fauzi tidak merasa memiliki alasan untuk
menghalanginya.
[217]
Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa
Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya.
[218] Pengumuman sekaligus deklarasi tersebut berlangsung di Gedung Joeang 45 di
Menteng,
Jakarta.
[218] Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
Partai NasDem,
Partai Kebangkitan Bangsa, dan
Partai Hanura.
[218] Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di
Komisi Pemilihan Umum.
[219]
Menjelang pemilihan umum presiden, terdapat berbagai macam kampanye
hitam yang dialamatkan kepada Jokowi, seperti isu capres boneka,
[220] keislaman Jokowi yang diragukan,
[221] tuduhan bahwa Jokowi adalah orang
Tionghoa yang merupakan putra dari
Oei Hong Leong,
[222] hingga klaim bahwa ia adalah antek asing dan bahkan
zionis.
[221]
Visi dan misi
Dalam dokumen yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum, visi misi
Jokowi-Jusuf Kalla diberi judul "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian'". Visi misi tersebut dimulai
dengan memaparkan tiga masalah utama bangsa, yaitu "merosotnya
kewibawaan negara", "melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional", dan
"merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa". Selanjutnya,
mereka menyatakan akan menggunakan
Pancasila dan
Trisakti
sebagai panduan. Dokumen sepanjang 42 halaman tersebut kemudian
merincikan visi, misi, dan program yang akan mereka jalankan bila
terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, dengan 12 agenda strategis
untuk mewujudkan kedaulatan politik Indonesia, 16 agenda strategis
untuk kemandirian ekonomi, dan 3 agenda strategis untuk Indonesia yang
berkepribadian dalam kebudayaan, dengan 9 agenda di antaranya menjadi
agenda prioritas.
[223] Sementara itu, dalam dialog langsung dengan presenter
Metro TV
Prisca Niken pada malam tanggal 24 Mei 2014, Jokowi juga menyatakan
bahwa visi misinya adalah "revolusi mental dari negativisme menjadi
positivisme", karena menurutnya Indonesia seringkali tidak percaya diri
dalam menghadapi tantangan zaman walaupun Indonesia adalah negara yang
besar.
[224]
Di media, Joko Widodo pernah menyatakan bahwa kebijakan
ekonomi Indonesia perlu difokuskan pada dua sektor, yaitu
pertanian dan
energi.
[225]
Menurutnya, "ke depan, kita sebagai perusahaan, korporasi, atau negara
sebaiknya punya program utama, apa yang mau kita fokuskan. Negara kita
hanya ada dua yang harusnya kita fokuskan: pertanian, sehingga terjadi
kedaulatan pangan; dan kedua, energi".
[225]
Jokowi berpendapat bahwa kebijakan pertanian Indonesia tidak maksimal
karena pemerintah tidak mengoptimalkan kebijakan pada sektor pertanian
dan kelautan.
[225] Ia juga meyakini bahwa alokasi
anggaran untuk perguruan tinggi dan penelitian pertanian perlu ditingkatkan untuk menuai hasil yang optimal.
[225]
Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia perlu menghentikan impor
sapi
dan mulai beralih menjadi produsen untuk mencapai swasembada sapi.
Namun, ia tidak memaparkan bagaimana pembatasan impor sapi dapat
menstabilkan harga daging sapi di pasaran atau bagaimana pemerintah
seharusnya menggenjot produksi daging sapi nasional.
[226]
Perihal
pendidikan, Jokowi mengatakan bahwa pendidikan adalah modal dasar pembangunan manusia.
[227] Menurutnya, revolusi mental perlu diawali dari dunia pendidikan. Maka dari itu, ia mengusulkan agar di
Sekolah Dasar 80 persen pendidikan karakter, sementara 20 persen untuk pengetahuan. Jokowi juga mengungkapkan bahwa di
Sekolah Menengah Pertama jatah untuk pendidikan karakter diturunkan menjadi 60% dan pengetahuan dinaikkan menjadi 40%, sementara di
Sekolah Menengah Atas, pendidikan karakter menjadi 20%, dan pengetahuan menjadi 80%.
[228]
Untuk meningkatkan efektivitas, mengurangi biaya, dan mengatasi
masalah kesenjangan harga antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya,
Jokowi memiliki visi untuk membangun "tol laut", yaitu pengadaan
kapal-kapal besar pengangkut barang ke seluruh pelosok Indonesia, dengan
intensitas keberangkatan setiap hari. Ia juga mengungkapkan niatnya
untuk membangun rel kereta api ganda di setiap pulau di indonesia.
[229]
Agama
Jokowi memeluk agama
Islam dan bercerita bahwa ia pertama kali naik haji pada tahun 2003, dan sesudahnya umrah minimal empat kali.
[230]
Namun, menjelang pemilihan umum presiden 2014, muncul berbagai tudingan
yang mempertanyakan keislaman Jokowi, sehingga pada tanggal 24 Mei 2014
Jokowi menyatakan bahwa ia adalah bagian dari "Islam yang rahmatan lil
alamin, Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang
memegang teguh UUD 45."
[231]
Ia juga menyatakan bahwa ia bukan bagian dari kelompok Islam yang
"sesuka hatinya mengafirkan saudaranya sendiri", "menindas agama lain",
"arogan dan menghunus pedang di tangan dan di mulut", "suka menjejerkan
fustun-fustunnya", "menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang
berlumuran darah dengan gamis dan sorban", atau "membawa ayat-ayat Tuhan
untuk menipu rakyat".
[231]
Penghargaan
Atas prestasinya, oleh
Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008".
[232]
Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab
dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam "10 Tokoh 2006" atas
jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur.
Ahok kemudian menjadi pendampingnya di
Pilgub DKI tahun 2012.
[233]
Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan
Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara (Delgosea) ini atas
keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan
pedagang kaki lima.
[234]
Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang
Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri
kepada rakyat.
[235] Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil.
[236]
Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke 3
di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota
seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling
baik penataannya.
[237] Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima.
[238]
Atas kemampuannya mensosialisasikan program-progam pemerintah
sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak, ia diganjar sebagai
Marketer of The Year 2012 oleh Markplus Conference 2013, Marketing: Into
Innovation and Technology.
[239]
| 1 |
Presiden Republik Indonesia |
Bintang Jasa Utama |
Kepala daerah yang mengabdi kepada rakyat |
| 2 |
Presiden Republik Indonesia |
Piala Citra Bhakti Abdi Negara 2008, 2009 dan 2010 |
Pelayanan Publik dan Piala Citra Bidang Pelayanan Prima Tingkat
Nasional (2008), Kinerja Kota dalam Penyediaan Sarana Pelayanan Publik,
Kebijakan Deregulasi, Penegakan Disiplin dan Pengembangan Manajemen
Pelayanan (2009) dan Inovasi Pelayanan Prima (2010) |
| 3 |
Dompet Dhuafa |
Agent of change Kemandirian |
Perhatian atas anak-anak yang kurang beruntung |
| 4 |
RMOL |
Democracy Award: Manusia Bintang |
Bersama-sama Fauzi Bowo menyemarakkan kompetisi demokrasi di Pilkada DKI |
| 5 |
Men's Obsession |
Decade Award: Rising Leader |
Penghargaan untuk tokoh lintas bidang yang terpilih |
| 6 |
Kemkominfo |
e-government |
Keberhasilan penerapan e-government |
| 7 |
Kemenpera |
Adiupaya Puritama |
Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan program kampung deret |
| 8 |
Delgosea |
Best City Award |
Berhasil dalam melakukan pendekatan kepada warganya di Solo, agar mau memahami dan menaati kebijakan pemerintah kota |
| 9 |
Bank Indonesia |
Pengendali inflasi |
Berhasil mengendalikan inflasi di Solo |
| 10 |
Kementrian PU |
Tata ruang terbaik kedua se-Indonesia |
pembangunan di Solo sudah mencapai 80 persen kesesuaiannya dengan konsep penataan ruang yang ideal. |
| 11 |
Fortune |
Top 50 Leaders |
Pemimpin no 37 terbaik atas jasanya membersihkan kota dan menyingkirkan korupsi |
| 12 |
Kemennaker |
Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) |
Pembangunan bidang ketenagakerjaan di Jakarta sepanjang tahun 2013. |
| 13 |
Meutia Hatta |
Bung Hatta Anti Corruption Award |
Tokoh yang Berperan dalam Pemberantasan Korupsi |
| 14 |
Komisi Pemberantasan Korupsi |
Anti Gratifikasi |
Pemerintah daerah yang paling banyak melaporkan gratifikasi. |
| 15 |
UNICEF |
Program Perlindungan Anak |
Dianugerahkan pada tahun 2006 |
| 16 |
The City Mayors Foundation |
Walikota No 3 Terbaik Dunia |
Keberhasilannya mengubah Surakarta dari kota yang banyak tindak kriminal menjadi pusat seni dan budaya |
| 17 |
Majalah Marketing dan Frontier Consulting Group |
Social Media Award |
Tokoh yang aktif menggunakan media sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat dan mendapatkan sentimen positif |
| 18 |
Tempo |
10 Tokoh Pilihan 2008 |
Memanusiakan warganya dengan pemindahan PKL yang tanpa konflik |
| 18 |
Lembaga Pemilih Indonesia |
Tokoh Pluralis 2013 |
Mampu Menjaga Kesetaraan Etnis, Agama, dan kelompok lainnya |
| 19 |
Anugerah Seputar Indonesia |
Tokoh Seputar Indonesia 2013 |
Diserahkan langsung oleh Hary Tanoe |
| 20 |
Soegeng Soerjadi |
Good Governance Award |
Dianugerahkan 20 September 2012, jelang Pilkada |
| 21 |
Bappenas |
Pencapaian target MDGs |
Untuk program KJP dan KJS |
| 22 |
Bappenas |
Pangripta Nusantara Utama |
Provinsi dengan perencanaan terbaik |
Gaya kepemimpinan
Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi.
Ia seringkali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk
melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat.
"Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar
keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki
The New York Times sebagai "demokrasi jalanan".
[240]
Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan
untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan
melancarkan suatu program.
[241] Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua
Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman
menyatakan bahwa "blusukan" hanya menghabiskan waktu dan energi,
sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar
interaksi.
[242] Anies Baswedan juga menilai "blusukan" merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi.
[243]
Selain "blusukan", kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan
transparansinya. Misalnya, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengumumkan jumlah gaji bulanan dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada umum.
[244][245] Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti
online tax,
e-budgeting,
e-purchasing, dan
cash management system.
[244] Selain itu, semua rapat dan kegiatan yang dihadiri oleh Jokowi dan Basuki direkam dan diunggah ke akun "Pemprov DKI" di
YouTube.
[246]
Gaya kampanye
Gaya berkampanye Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta menekankan
pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mendatangi mereka langsung
daripada mengumpulkan orang di lapangan.
[247]
Jokowi mengklaim bahwa ia menghindari pemasangan spanduk, poster,
stiker, dan baliho di taman kota atau jalan karena menurutnya dapat
mengotori kota, sehingga ia secara langsung mencopot spanduk di depan
bioskop Megaria, Jalan Diponegoro.
[248]
Selama kampanye pilkada Jakarta, Jokowi juga dikenal akan baju
kotak-kotaknya, yang menurutnya dibeli satu jam sebelum berangkat ke
Komisi Pemilihan Umum Daerah dan dikatakan mewakili "warna-warni Jakarta yang harus diakomodasi".
[249]
Salah satu kekuatan Jokowi dalam berkampanye adalah penggunaan
media sosial. Selama kampanye pilkada Jakarta, ia meluncurkan
Jasmev atau
Jokowi Ahok Social Media Volunteer, yang merupakan jaringan antar kelompok sukarelawan tanpa bayaran.
[85] Selain itu, Jokowi juga membentuk
media center[86] dan mampu memanfaatkan
Youtube sebagai wadah kampanye baru.
[87] Pihak Fauzi Bowo sendiri mengakui keunggulan Jokowi di kanal ini.
[88]
Berdasarkan hasil audit Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada
Agustus 2012, pemasukkan dana kampanye pasangan Jokowi-Basuki tercatat
sebesar Rp 16,31 miliar, sementara pengeluarannya mencapai Rp 16,09
miliar.
[250]
Sebagian besar dana dialokasikan untuk spanduk, alat peraga, dan bahan
kampanye, dengan biaya penyebaran bahan kampanye sebesar Rp 4,2 miliar,
alat peraga sebesar Rp 2,6 miliar, dan rapat umum sebesar Rp 2,1 miliar.
[250] Biaya iklan cetak sendiri tercatat sebesar Rp 729 juta, sementara biaya iklan radio mencapai Rp 516 juta.
[250] Jokowi mengklaim bahwa sebagian besar dana digunakan untuk kampanye "murah" dengan sasaran rakyat kecil.
[250]
Sebagai perbandingan, pengeluaran kampanye Fauzi Bowo tercatat sebesar
Rp 62,57 miliar, sementara pemasukkan dana kampanyenya mencapai Rp 62,63
miliar.
[250]
Salam 2 Jari
Lagu kampanye pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendapat
perhatian media internasional. Dua wartawan asal Indonesia, Eveline
Danubrata dan Heru Asprihanto menulis artikel yang dipublikasikan
Reuters. Artikel tentang lagu kampanye Jokowi-JK tersebut berjudul
Give us jobs, not rock songs, say Indonesia's young voters.
[251]
Citra politik
Berkat kampanyenya selama
pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012
yang menjanjikan "Jakarta Baru", ia melejit menjadi tokoh nasional yang
dikenal bersih, merakyat, dan mampu menyelesaikan masalah.
[252] Popularitasnya meroket hingga ia merajai survei-survei calon presiden seperti yang digambarkan pada tabel berikut:
| United Data Centre |
3–18 Januari 2013 |
Joko Widodo 21,2%, Prabowo Subianto 17,1%, Megawati Soekarnoputri 11,5%, Rhoma Irama 10,4%, Aburizal Bakrie 9,4%, Jusuf Kalla 7,1% |
| Jakarta Survey Institute |
9–15 Februari 2013 |
Joko Widodo 18,1%, Prabowo Subianto 10,9%, Wiranto 9,8%,
Jusuf Kalla 8,9%, Aburizal Bakrie 8,7%, Megawati Soekarnoputri 7,2%,
Mahfud MD 5,4%, Dahlan Iskan 3,6%, Hatta Rajasa 2,9%, Surya Paloh 2,5%,
Rhoma Irama 1,7%, Muhaimin Iskandar 1,1% nama lain 0,8% |
| Centre for Strategic and International Studies (CSIS) |
9–16 April 2013 |
Joko Widodo 28,6%, Prabowo Subianto 15,6%, Aburizal Bakrie
7%, Megawati Soekarnoputri 5,4%, Jusuf Kalla 3,7%, Mahfud MD 2,4%, Hatta
Rajasa 2,2% belum memutuskan 28,0% |
| Indonesian Institute of Sciences |
10–31 Mei 2013 |
Joko Widodo 22,6%, Prabowo Subianto 14,2%, Aburizal Bakrie
9,4%, Megawati Soekarnoputri 9,3%, Jusuf Kalla 4,2%, Rhoma Irama 3,5%,
Wiranto 3,4%, Mahfud MD 1,9%, Hatta Rajasa 1,2%, Hamengku Buwono X 1,2%,
Surya Paloh 1,2% |
| Indonesian Research Centre |
Mei 2013 |
Joko Widodo 24,8%, Prabowo Subianto 14,8%, Aburizal Bakrie
7,9%, Megawati Soekarnoputri 5,5%, Wiranto 3,9%, Mahfud MD 3,7%, Dahlan
Iskan 3,5%, Rhoma Irama 2,7%, Hary Tanoesodibjo 2,3%, Kristiani Herawati
2% |
| United Data Center |
8–11 Juni 2013 |
Joko Widodo 29,57%, Prabowo Subianto 19,83%, Megawati
Soekarnoputri 13,08%, Aburizal Bakrie 11,62% Jusuf Kalla 5,47%, Wiranto
3,59%, Mahfud MD 1,2%, Hatta Rajasa 1,2%, Dahlan Iskan 1,11%, Chairul
Tanjung 0,43%, Marzuki Alie 0,26%, Djoko Suyanto 0,09%, Pramono Edhie
Wibowo 0,09% |
| Soegeng Sarjadi Syndicate |
3–22 Juli 2013 |
Joko Widodo 25,48%, Prabowo Subianto 10,52%, Jusuf Kalla
5,69%, Aburizal Bakrie 4,23%, Dahlan Iskan 4,18%, Mahfud MD 2,72,
Megawati Soekarnoputri 2,68%, Wiranto 1,18%, Hidayat Nur Wahid 1,02%,
Hatta Rajasa 0,81%, Chairul Tanjung 0,53%, Surya Paloh 0,33%,
Hamengkubuwana X 0,33%, Sri Mulyani Indrawati 0,2%, Kristiani Herawati
0,2%, Pramono Edhie Wibowo 0,12% |
| Indonesian Research Centre |
8-11 Juli 2013 |
Joko Widodo 32,0%, Prabowo Subianto 8,2%, Wiranto 6,7%,
Dahlan Iskan 6,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%, Jusuf Kalla 3,7%,
Aburizal Bakrie 3,3%, Mahfud MD 2,8%, |
| Kompas |
Juli 2013 |
Joko Widodo 32,5%, Prabowo Subianto 15,1%, Aburizal Bakrie
8,8%, Megawati Soekarnoputri 8,0%, Jusuf Kalla 4,5%, nama lain 18,2%,
belum memutuskan 12,9% |
| Political Climatology Institute |
12–18 Agustus 2013 |
Joko Widodo 19,6%, Wiranto 18,5%,Prabowo Subianto 15,4%,
Jusuf Kalla 7,6%, Aburizal Bakrie 7,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%,
Dahlan Iskan 3,4%, Rhoma Irama 3,4%, Mahfud MD 3,3%, Hatta Rajasa 2,5%,
Surya Paloh 2,4%, nama lain 1,3%, belum memutuskan 9,1% |
| Alvara Research Centre |
15–23 Agustus 2013 |
Joko Widodo 22,1%,Prabowo Subianto 17,0%, Jusuf Kalla 7,4%,
Megawati Soekarnoputri 7,0%, Dahlan Iskan 6,9%, Aburizal Bakrie 6,2%,
Wiranto 4,6%, Mahfud MD 4,0%, Surya Paloh 2,0%, Hatta Rajasa 1,0%,
Hamengkubuwana X 0,9%, nama lain 1,0%, belum memutuskan 19,0% |
| Cyrus Network |
23–28 Agustus 2013 |
Joko Widodo 27,1%, Prabowo Subianto 14,4%, Aburizal Bakrie 12,0%, Wiranto 7,5%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 3,2% |
| Soegeng Sarjadi Syndicate |
25 Agustus–9 September 2013 |
Joko Widodo 45,8%, Jusuf Kalla 9,0%, Dahlan Iskan 7,5%,
Prabowo Subianto 6,8%, Mahfud MD 5,8%, Wiranto 3,6%, Aburizal Bakrie
2,4%, Megawati Soekarnoputri 1,8%, Chairul Tanjung 1,6%, Hatta Rajasa
1,0%, Hidayat Nur Wahid 0,7%, Surya Paloh 0,5%, Hamengkubuwana X 0,5%,
Sri Mulyani Indrawati 0,4%, Kristiani Herawati 0,4%, Pramono Edhie
Wibowo 0,4%, nama lain 1,0%, belum memutuskan 10,8% |
| Cyrus Network |
12–14 September 2013 |
Joko Widodo 43,7%, Prabowo Subianto 14,0%, Aburizal Bakrie 12,5%, Wiranto 7,3%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 4,6% |
| United Data Centre |
21–24 September 2013 |
Joko Widodo 36,0%, Prabowo Subianto 6,6%, Dahlan Iskan 5,5%, Wiranto 4,6%, Jusuf Kalla 4,0% |
| Indonesia Research Centre (IRC) |
25 September 2013 |
Joko Widodo 34,5%, Wiranto 10,6%, Aburizal Bakrie 8,1%, Jusuf
Kalla 6,2%, Megawati Soekarnoputri 6%, Surya Paloh 3,3%, Rhoma Irama
3,2%, Dahlan Iskan 2,8%, Mahfud MD 2%, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta
Rajasa 1,3%, Suryadharma Ali 1,2% Yusril Ihza Mahendra 0,9%, Pramono
Edhie Wibowo 0,9%, Gita Wirjawan 0,4%, Irman Gusman 0,2%, Nama lain
0,4%, belum memutuskan 6,9%, secret answer 1% |
| Pol Tracking Institute |
13 September - 11 Oktober 2013 |
Joko Widodo 37,6%, Prabowo Subianto 11,73%,Aburizal Bakrie
11,67%%, Jusuf Kalla 6,12%, Wiranto 5,78%, Megawati Soekarnoputri 3,31%,
Mahfud MD2,17 %, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta Rajasa 1,33%, Surya
Paloh 1,17%, Dahlan Iskan 1,09%, belum memutuskan 14,52% |
| Alvara Research Centre |
Oktober 2013 |
Joko Widodo 24,5%, Prabowo Subianto 9,1%, Aburizal Bakrie
7,4%, Wiranto 6,8%, Megawati Soekarnoputri 6,7%,Jusuf Kalla 4,2%, Dahlan
Iskan 2,7%, Rhoma Irama 1,9%, Mahfud MD 1,2%, Surya Paloh 2,0%, Hatta
Rajasa 1,1%, nama lain 3,8%, belum memutuskan 30,6% |
| Roy Morgan Research |
Oktober 2013 |
Joko Widodo 37%,Prabowo Subianto 15%, Aburizal Bakrie 14%,
Megawati Soekarnoputri 6%, Dahlan Iskan 6%, Jusuf Kalla 5%, Mahfud MD
3%, Hatta Rajasa 2%, nama lain 12% |
| Indikator Politik Indonesia |
10–20 Oktober 2013 |
Joko Widodo 35,9%, Prabowo Subianto 11,4%, Aburizal Bakrie
11,4%, Wiranto 7,8%,Megawati Soekarnoputri 5,9%,Jusuf Kalla 3,9%, Mahfud
MD 1,2%, Dahlan Iskan 1,0% |
| Indikator Politik Indonesia - 4 way race |
10–20 Oktober 2013 |
Joko Widodo 47,4%, Prabowo Subianto 15,8%, Aburizal Bakrie 12,6%, Dahlan Iskan 3,7% |
| Charta Politika |
28 November – 6 Desember 2013 |
Joko Widodo 34,8%, Prabowo Subianto 11,2%, Aburizal Bakrie 8,3%, Jusuf Kalla 5,4%, Wiranto 5,2%, Megawati Soekarnoputri 2,8%, |
| Kompas |
27 November – 11 Desember 2013 |
Joko Widodo 43,5%, Prabowo Subianto 11,1%, Aburizal Bakrie
9,2%, Wiranto 6,3%,Megawati Soekarnoputri 6,1%,Jusuf Kalla 3,1%,nama
lain 9,8%, belum memutuskan 10,9% |
| Indo Barometer |
4–15 Desember 2013 |
Joko Widodo 25,2%, Aburizal Bakrie 10,5%, Prabowo Subianto 9,7%, Wiranto 6,1%, Megawati Soekarnoputri 6%, |
| Roy Morgan Research |
Februari 2014 |
Joko Widodo 40%, Prabowo Subianto 17%, Aburizal Bakrie 11%,
Wiranto 7%, Jusuf Kalla 5%, Megawati Soekarnoputri 4%, Dahlan Iskan 4%,
Mahfud MD 3%, Hatta Rajasa 2%, nama lain 7% |
| Cyrus Network dan CSIS |
9 April 2014 |
Joko Widodo-Jusuf Kalla 41,1%, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama 39,81% |
| Saiful Muljani Research and Consulting |
20-24 April 2014 |
Joko Widodo-Mahfud MD 47,6%, Joko Widodo-Jusuf Kalla 46,1%, Joko Widodo-Dahlan Iskan 44,6%, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama 44,1%, Joko Widodo-Ryamizard Ryacudu 41,8% |
| Lembaga Survei Indonesia |
1-9 Mei 2014 |
Joko Widodo-Jusuf Kalla 35,42%, Prabowo-Hatta Rajasa 22,75% |
Namun, menjelang pemilihan umum presiden Indonesia 2014, dugaan
keterlibatan Joko Widodo dalam kasus TransJakarta dikatakan mengganjal
elektabilitas Joko Widodo.
[253]
Selain itu, akibat gencarnya kampanye hitam, menurut Saiful Mujani
Research and Consulting tren kesukaan masyarakat terhadap Jokowi menurun
hingga 8% sampai April 2014.
[254]
Sorotan media internasional
Jokowi pun mendapat sorotan dari media internasional seperti media
India bernama
The Hindu yang meliput fenomena Jokowi ala India,
[255][256] media
Amerika Serikat bernama
The New York Times yang meliput fenomena kepemimpinan turun ke bawah,
[257][258] media
Australia bernama
The Sydney Morning Herald,
[259] media
Thailand bernama
Bangkok Post,
[260] serta media
Jepang bernama
Asahi Shimbun.
[261]
Joko Widodo mendapatkan berbagai julukan dari berbagai media internasional seperti Obama dari Jakarta oleh
BBC, Mr. Fix oleh The Economist, dan The Man of Madras Shirt oleh
TIME.
[262]
Kontroversi
Mantan tim sukses Jokowi diduga terlibat dalam kasus busway berkarat,
dan bahkan keluarga Jokowi dituduh menerima aliran dana busway
berkarat; namun, Jokowi membantah hal tersebut,
[263][264][265] dan Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan bahwa kasus ini "belum atau boleh dikatakan tidak menyangkut kepada Jokowi".
[266] Jokowi juga dikritik karena tidak mematuhi janjinya untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta,
[267]
walaupun Jokowi sendiri menyatakan bahwa bila ia menjadi presiden, akan
lebih mudah mengurus Jakarta karena memiliki wewenang terhadap proyek
pemerintah pusat di ibukota.
[268] Ada anggapan bahwa Jokowi termasuk gagal mengatasi banjir dan macet.
[269][270] Anggapan bahwa Jokowi gagal dalam mengatasi banjir dan macet di Jakarta membuat popularitasnya menurun.
[271] Data dari BPS juga menunjukkan angka kemiskinan di Solo naik saat Jokowi menjadi walikota Solo.
[272]
Melesatnya popularitas Jokowi juga dikritik sebagai pengaruh media yang
kerap menonjolkan kebaikan Jokowi sementara kelemahannya ditutupi.
[273][274] Selain itu, Jokowi didapati menaiki pesawat jet pribadi untuk berkampanye dari
Banjarmasin ke
Kota Malang, yang dianggap bertentangan dengan gaya hidup sederhana.
[275] Sementara itu, Guru Besar Ekonomi
Universitas Indonesia Taufik Bahauddin mengkhawatirkan kontroversi yang terjadi pada pemerintahan Megawati seperti skandal
BLBI, penjualan
BUMN, penjualan kapal tanker VLCC
Pertamina dan penjualan gas murah ke
China akan terulang pada pemerintahan Jokowi.
[276]
Kemunculan nama Jokowi pada soal
Ujian Nasional[277] dan kedatangan Jokowi di kampus
ITB[278] juga menuai kontroversi karena dinilai sebagai tindakan politisasi.
Artikel utama untuk bagian ini adalah: 
